Buntok – Kepala Dinas Perkimtan dalam hal ini di wakili oleh Kepala Bidang Pertanahan Gedmie, SH, menghadiri Rapat Evaluasi Internal terkait capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kabupaten Barito Selatan untuk Semester II Tahun 2024. Acara ini berlangsung pada Jumat, 20 September 2024, di Aula Kantor Bappeda Kab. Barito Selatan yang juga dihadiri oleh Penjabat (PJ) Bupati Barito Selatan, Dr. H. Deddy Winarwan, M.Si, CGCAE, CRGP.
Rapat evaluasi ini bertujuan untuk mengukur kemajuan capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program pencegahan korupsi yang terintegrasi dengan MCP KPK. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan guna mencapai target yang telah ditetapkan.
Dalam arahannya Penjabat (Pj) Bupati Barito Selatan Deddy Winarwan menekankan pentingnya implementasi MCP KPK sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Beliau mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk berkomitmen dalam memperbaiki capaian MCP, mengingat hal ini berdampak langsung pada penilaian integritas dan kualitas pelayanan publik di daerah.
MCP KPK merupakan instrumen penting dalam mengukur akuntabilitas dan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan. Kita semua harus terus berupaya memperbaiki capaian ini, agar tata kelola pemerintahan di Barito Selatan semakin transparan dan berkualitas, ujar Deddy Winarwan.
Beliau juga menekankan pentingnya sinergi antara seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelesaikan berbagai indikator MCP, mulai dari Pengelolaan Keuangan Daerah, Perencanaan Anggaran, Pelayanan Publik, hingga manajemen aset. Penjabat (Pj) Bupati Barito Selatan mengingatkan bahwa evaluasi capaian MCP ini bukan hanya formalitas, tetapi wujud nyata komitmen Pemkab dalam mendukung agenda pencegahan korupsi yang telah dicanangkan oleh KPK.
Dalam rapat tersebut, masing-masing OPD mempresentasikan capaian mereka dalam beberapa indikator yang dinilai oleh MCP, seperti optimalisasi Pendapatan Daerah, perbaikan sistem Perizinan, serta penguatan peran Inspektorat dalam pengawasan internal. Rapat evaluasi ini diakhiri dengan penyusunan rekomendasi dan rencana aksi untuk memperbaiki kekurangan yang ada, serta penekanan pada komitmen bersama dalam meningkatkan kinerja MCP Barito Selatan pada semester berikutnya.
Dengan adanya evaluasi rutin ini, diharapkan Kabupaten Barito Selatan dapat terus memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan Pelayanan Publik, serta menghindari potensi praktik korupsi demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
